Riaupintar.com -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong perubahan dalam pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta untuk mencapai pendidikan vokasi yang berkualitas, relevan, dan kompetitif. 

Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengembangan SMK Swasta oleh Yayasan untuk Menjadi Sekolah Unggul yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus serta Layanan Khusus di Kabupaten Tangerang, Senin 6 April 2026.

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya peran SMK dalam mempersiapkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja. Namun, masih ada hambatan terkait pandangan publik terhadap SMK, termasuk isu peningkatan karakter dan persepsi sebagai penyebab pengangguran.

“Pengembangan karakter harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan di SMK. Kita juga perlu menanggapi kritik mengenai persiapan lulusan dengan tindakan nyata, melalui peningkatan mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Mu'ti.

Sebagai langkah strategis, Kemendikdasmen mendorong penerapan kebijakan SMK dengan periode studi empat tahun. Penambahan durasi studi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan lulusan serta memberikan keterampilan khusus yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, termasuk peluang karir di luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan lebih bagi lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri dengan memperkuat kerja sama antar kementerian, dilengkapi dengan keterampilan teknis, kemampuan bahasa, dan pemahaman tentang kultur kerja.

Mendikdasmen pun menegaskan pentingnya penguatan kewirausahaan yang berbasis pada keunggulan lokal melalui pengembangan program keahlian yang sesuai dengan potensi daerah, sehingga lulusan bukan hanya menjadi pencari pekerjaan, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja.

“Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, kita tidak akan dapat mencapai ketahanan pangan jika kita tidak mengelola sektor pertanian dan kelautan dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan SMK harus diarahkan berdasarkan potensi lokal. SMK yang terletak di wilayah pesisir harus memiliki kedekatan dengan laut, memahami ekosistemnya, dan dapat mengolahnya menjadi kekuatan ekonomi. Begitu pula di daerah pertanian, kita perlu menghasilkan lulusan yang mampu memanfaatkan sumber daya alam menjadi nilai tambah. Inilah yang menjadi peran strategis SMK dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu membangun kemandirian bangsa,” tegas Abdul Mu'ti.

Di tengah kemajuan teknologi yang cepat, penguatan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kerja sama, dan komunikasi, serta kemampuan beradaptasi saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan di SMK. 

Di samping itu, penggunaan teknologi menjadi penting untuk membantu lulusan dalam mengemas, memasarkan, dan mempromosikan produk yang berbasis pada potensi lokal, baik di bidang pertanian maupun kelautan, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan daya saing di pangsa pasar yang lebih luas.

Sementara, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus serta Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menyatakan bahwa SMK swasta memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional.

Dari sekitar 45 ribu SMK yang ada di Indonesia, sekitar 73 persen di antaranya adalah SMK swasta. Dengan total peserta didik SMK mencapai sekitar 5 juta, sekitar 3,5 juta di antaranya berada di sekolah swasta.

“Ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan SMK swasta sangat berpengaruh pada masa depan pendidikan vokasi di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel adalah kunci keberhasilan,” kata Tatang.

Tatang menambahkan bahwa tantangan utama yang dihadapi SMK swasta adalah adanya kesenjangan kapasitas antara sekolah-sekolah serta kebutuhan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam acara ini, sekitar dua ratus pemimpin yayasan SMK swasta dari seluruh tanah air hadir sebagai pengambil keputusan penting, mewakili berbagai latar belakang, termasuk yayasan pemerintah, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan yayasan yang berorientasi industri.

Acara ini juga menjadi platform untuk berbagi pengalaman terbaik, memperkuat peraturan, serta membahas bantuan keuangan dan fasilitas, termasuk program digitalisasi dalam dunia pendidikan.

“Melalui pelaksanaan kegiatan ini, kami berharap dapat mendorong terciptanya kesepakatan kolektif antara yayasan, penyusunan panduan teknis, serta perencanaan transformasi selama tiga tahun yang jelas sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan mutu SMK swasta," tambah Direktur Jenderal.

Kemendikdasmen berharap acara ini dapat menjadi titik awal untuk memperkuat komitmen kolektif dalam menyediakan pendidikan SMK yang berkualitas, relevan, dan mampu menghasilkan generasi unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045.**